Pages

Minggu, 15 April 2012

Bebaskan Indonesia dari Para Koruptor


Membaca laporan VOA tangga 4 april 2012, yang bertajuk ICW: Sektor Pendidikan Paling Banyak Dikorupsi seolah membuat hati terisis perih. Sebagai seorang guru saya sangat sedih mendengar berita tersebut. Dana pendidikan yang seharusnya untuk membiayai pendidikan bangsa tidak lepas dari sasaran keganasan para koruptor. Padahal dana pendidikan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, untuk menyediakan buku-buku pelajaran yang berkualits bagi siswa serta untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dalam laporan tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sektor pendidikan paling banyak dikorupsi pada tahun 2011. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri kepada VOA, Rabu menyatakan sepanjang tahun 2011, sektor pendidikan merupakan pos anggaran yang menjadi sasaran empuk para koruptor. Hasil pantauan ICW menyebutkan dari 436 kasus yang ditangani aparat penegak hukum, sekitar 12 persen atau sebanyak 54 kasus terjadi pada sektor pendidikan. Sisanya terjadi di sektor keuangan daerah, sosial kemasyarakatan dan transportasi serta sektor lainnya. Korupsi sektor pendidikan ini kata Febri banyak dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah hingga pejabat yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan catatan ICW, dari total kasus korupsi yang terjadi pada 2011, negara mengalami kerugian Rp 2,1 trilliun

Pengamat pendidikan dari Sekolah Taman Siswa Darmaningtyas - sebagaimana dilansir VOA, rabu 4 April 2012- menyatakan ribuan sekolah yang dalam kondisi tidak layak pakai bahkan rusak parah merupakan bukti kuat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang sebenarnya tidak kecil. Menurut Darmaningtyas sangat rentannya korupsi pada sektor pendidikan, salah satunya disebabkan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan. "Konsepnya itu kan semakin sedikit terjadi kontak antar manusia probabilitas korupsi itu semakin rendah. Karena itulah kalau mau mengurangi tingkat korupsi mestinya yah dibikin semakin sedikit kontak antar orang itu tadi. Misalnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa disalurkan pemerintah pusat langsung ke sekolah-sekolah kenapa harus melalui pemerintah daerah," ujar Darmaningtyas.

Sejak lama Indonesia dikenal dengan negeri para koruptor, tidak lupa dalam ingatan kita tentang kasus korupsi BLBI, Bank Century, penggelapan pajak dan terakhir kasus korupsi wisma atlet yang semuanya belum jelas penyelesaiannya. Korupsi di Indonesia bagai budaya yang turun menurun, terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun. Budaya rusak ini harus segera diakhiri agar tidak meracuni generasi yang akan datang. Saya salut pada beberapa perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah antikorupsi sebagai upaya dini memberantas budaya korupsi ini.Korupsi di Indonesia harus segera diberantas karena permasalahan yang terjadi di Indonesia semisal kemiskinan dan pengangguran akar masalah adalah  korupsi.

Kini Indonesia lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak kasus korupsi kelas kakap dipusat maupun di daerah dapat diungkap. Tidak sedikit pejabat negara yang merasakan pengapnya sel penjara. Sayangnya masih banyak banyak kasus korupsi yang belum terungkap, salah satu sebabnya penegakan hukum di Indonesia yang berat sebelah. Masih ingatkah kita tentang kasus nenek yang mencuri biji kakao, seorang anak kecil yang mencuri sandal, atau kasus-kasus kecil lainnya yang dengan cepat menyeret “para pelakunya” ke meja hijau. Sebaliknya kasus-kasus korupsi kelas kakap seolah-olah sangat sulit untuk dimeja hijaukan. Penegakan hukum di Indonesia yang tajam kebawah namun tumpul ke atas membuat para koruptor bebas melakukan aksinya. Indonesia harus dibebaskan dari para koruptor dengan penegakan hukum yang tegas bagi para pelakunya.

0 komentar:

Posting Komentar